Golkar Makassar Langgar Mekanisme

Teka-teki lambannya proses penetapan Ketua DPRD Kota Makassar defenitif mulai terkuak. Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo terpaksa angkat suara karena tim tujuh yang dipercaya untuk menanganinya tak jua berkutik.
Tim tujuh yang beranggotakan tujuh orang dari jajaran elite dan senior di Golkar Sulsel seperti tak memainkan perannya. Keadaan tersebut memaksa Syahrul untuk turun gunung.
Tim tujuh terdiri dari Sekretaris Golkar Sulsel Pangeran Rahim (Ketua BK DPRD Sulsel, Ketua Bidang Organisasi Muh Roem (Ketua DPRD Sulsel), Korwil Golkar Makassar Yagkin Padjalangi (Ketua Komisi E DPRD Sulsel), Ketua Bappilu Ajieppadindang (anggota DPRD Sulsel), dan tiga lainnya dari unsur Biro Hukum, keanggotaan, dan kaderisasi.
Tidak hanya itu, akibat mandegnya tim tujuh yang dibentuknya Syahrul pun harus turun gunung untuk menangkis serangkaian tudingan dari anggota DPRD Makassar lainnya
Ia meminta anggota DPRD Kota Makassar lainnya untuk diam tidak mencampuri proses yang ada di Golkar dengan menuding Golkar penyebab ketidak akuran antarpimpinan dewan saat ini.
"Yang berpendapat seperti itu jelas pendapatnya orang-orang yang berkepentingan, jelas pernyataan orang-orang yang mau mendistorsi proses yang ada di Golkar," kata Ketua DPD Kosgoro 1975 Sulsel tersebut, Kamis (5/1)
Misteri itu akhirnya terkuak, Syahrul menjawab mandegnya proses pergantian Ketua DPRD Makassar karena DPD II Partai Golkar Makassar menyalahi mekanisme pengusulan calon ketua yang ada dalam mekanisme Golkar.
Mestinya, menurut Syahrul, dari awal Golkar Makassar mengusulkan tiga nama untuk dipertimbangkan menjadi Ketua DPRD Kota Makassar menggantikan ketuanya terdahulu yang meninggal dunia beberapa bulan lalu, Ince Adnan Mahmud.
"Prosesnya yang kita kembalikan dan harus diusul tiga nama jangan satu karena daerah lain diseluruh Indonesia juga mengusulkan tiga nama. Jadi bukan karena ada distorsi dan lain-lain," kata Gubernur Sulsel tersebut, Kamis (5/1).
Menurutnya, jika DPD II Partai Golkar hanya mengusulkan satu nama, maka sama saja dengan melabrak mekanisme yang ada di Golkar sendiri. Menurutnya, aturan yang ada di Golkar normatif dan apa adanya.
"Itu saja yang belum terjadi, belum dilaksanakan Golkar Makassae makanya prosesnya kami kembalikan. Kalau hanya mengusulkan satu nama berartikan tidak sesuai mekanisme, aturan di Golkar itu normatif, itu saja hambatannya kenapa belum ditetapkan," tambahnya.
Sebelumnya, hasil pleno yang dilaksanakan oleh DPD II Partai Golkar Makassar mengusulkan Farouk Mappaseling Beta sebagai pengganti Ince Adnan Saleh di kursi Ketua DPRD Makassar.
Serta mengusulkan adik kandung Syahrul, Haris Yasin Limpo sebagai pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPRD Makassar menggantikan Ince.
Berkas Haris sebagai anggota DPRD Makassar telah diproses dan saat ini ia duduk di jajaran Komisi B DPRD Makassar sedangkan berkas Farouk masih mengendap dan tidak diketahui kejelasannya sampai dimana.
Syahrul pun mengingatkan segenap elite Golkar baik Kota Makassar maupun Sulsel untuk tidak coba-coba melabrak apalagi sampai memaksa-maksa jika tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.
"Cepat atau lambatnya penetapan Ketua DPRD Makassar dikembalikan pada mekanisme. Ingat, jangan ada yang maksa-maksa, Golkar itu normatif," katanya lagi. (*)